BANDA
ACEH: Sekretaris Daerah, Drs. Dermawan, MM mewakili Gubernur Aceh
bersama Menteri Sosial RI, Ibu Khofifah Indar Parawansa menyerahkan
bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III Tahun 2016 dan bantuan
kompensasi pemerintah kepada eks korban politik Timor Timur di Anjong
Mon Mata, Banda Aceh, Minggu (16/10).
Dalam
acara tersebut, Sekda Aceh turut mendampingi Menteri Sosial menyerahkan
bantuan pendidikan secara simbolis kepada anak peserta PKH yang
berprestasi serta menerima bantuan kenderaan operasional Siaga Bencana
berupa mobil rescue dan sepeda motor trail kepada Pemerintah Aceh dari
Kementerian Sosial RI.
Dalam
sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda Aceh, Dermawan menyampaikan
bahwa Pemerintah Aceh berterima kasih kepada pemerintah pusat atas
dukungan yang diberikan melalui program jaminan sosial, khususnya
program PKH yang telah banyak membantu keluarga miskin di seluruh
Indonesia.
“Program
keluarga Harapan ini sebenarnya telah berjalan di Aceh sejak tahun
2008, tapi waktu itu hanya diterapkan di tiga wilayah saja sebagai
kawasan ujicoba, yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kota
Lhokseumawe. Lalu sejak 2013 diterapkan di 23 Kab/kota di seluruh
Aceh.dan sekarang diterapkan secara nasional,” kata Sekda.
Menurutnya,
setelah beberapa tahun PKH berjalan di Aceh, program ini telah membantu
meringankan beban 93.510 keluarga sangat miskin yang tersebar di 285
kecamatan di seluruh Aceh. Gubernur Aceh seperti yang dituturkan oleh
Sekda berharap program PKH kedepan dapat menyentuh lebih banyak keluarga
sangat miskin di berbagai kawasan pedalaman.
“Tentunya
agar bantuan ini tepat sasaran, kita juga telah melatih tenaga
pendamping dan operator guna menjalankan kerja- kerja di lapangan.
Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban keluarga sangat miskin
yang ada di Aceh, sehingga mereka termotivasi untuk berusaha dan
melepaskan diri dari kemiskinan itu,” ujar Sekda.
Pada
kesempatan tersebut, Gubernur Aceh dalam sambutannya turut menyampaikan
pesan kepada Menteri Sosial mengenai pergantian musim dan cuaca yang
memiliki potensi rawan terhadap terjadinya bencana. Terkait hal tersebut
Gubernur berharap pihak Kementerian Sosial dapat mendukung persiapan
Aceh dalam menghadapi kemungkinan bencana dengan memenuhi penyediaan
buffer stock, yang saat ini sudah mulai menipis dan dikhawatirkan tidak
mencukupi jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
Sementara
itu Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pihaknya
berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan
berbagai program sosial, salah satunya dengan PKH yang sudah mendapat
tanggapan positif dari berbagai kalangan termasuk dari Kementrian
Keuangan dan Bappenas.
Menurut
Khofifah, pada masa yang akan datang pihaknya akan mensinkronisasikan
berbagai program sosial kedalam satu wadah, yaitu satu kartu serta
mendorong pihak penyelenggara di tingkat kabupaten dan propinsi untuk
melakukan penyaluran bantuan dana secara non-tunai.
Turut
hadir dalam acara tersebut, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan
Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat, Ketua PKK Aceh, Ummi Niazah
A. Hamid, serta pejabat Dinas Sosial Aceh dan perwakilan dari Satuan
Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait.
